Arya Hudaraja Aku tidak tahu apa-apa

“Turunkan UKT!” Kampus di Era New Normal

5 min read

endidikan Kampus di Era New Normal

Kampus new normal? Gimana ya…

“Jauh lebih baik, baca keseluruhan, beneran. Ketimbang salah perspektif”

Tak ada yang menyangkal kalau kita semua dalam kondisi kalut. Berbagai sektor kehidupan yang penting untuk hajat hidup orang banyak sekarang rasanya seperti terganggu. Termasuk pendidikan.

Kenapa dikatakan sektor? Karena pendidikan bukan hanya tentang pendekatan mental dan intelektual, akan tetapi ada sebuah sistem usaha, ekonomi, bahkan politik di dalamnya.

Menimbang dari keputusan kementrian pendidikan dan kebudayaan Indonesia tentang aturan pelaksanaan pendidikan era new normal, saya merasakan ada beberapa hal perlu diulas secara lebih mendalam.

Bukan untuk mencari-cari kesalahan, akan tetapi menciptakan solusi agar kecanggungan atau keraguan dalam pelaksanaan sektor pendidikan ini bisa dipahami.

Tiga Arus Utama

1.  Arus optimis yang percaya herd immunity bisa menjawab semua degradasi sistem pendidikan kala pandemi covid-19. Di arus ini, sektor pendidikan harus tetap berjalan seperti sedia kala. Semua akan baik-baik saja, sebab kalau terlena dengan pandeminya, ekonomi masyarakat akan chaos.

2.  Arus pesimis, mereka yang berpikir lebih pada pendekatan realistik. Sulitnya penerapan protokol kesehatan dalam hal interaksi sosial patut dipertimbangkan. Logikanya: ketika lama tak bertemu sebab work from home, tentu akan menciptakan euforia untuk saling berjabat, berpeluk, dan tindakan lain penyebab penyebaran rantai penularan Covid-19.

3.  Arus Moderat, pemikiran yang bimbang. Ingin tetap work from home nanti ekonomi dan sektor lainnya kacau, tapi ingin menerapkan new normal berbasis herd immunity rasanya sangat beresiko. Mau nggak mau ekonomi harus jalan, tapi memaksakan formalitas new normal yang kemungkinan perlu waktu penyesuain untuk diterapkan dengan kultur orang Indonesia ini.

Tiga arus utama ini, tentunya harus dipilih dengan tegas oleh pemerintah Indonesia. Semua memiliki resiko dan memiliki konsekuensi masing-masing. Sebuah kesalahan besar, kalau pemerintah tidak segera tegas memutuskan di arus manakah Indonesia akan berjalan.

Melihat berita di berbagai media, saya merasa Indonesia memutuskan mengambil arus moderat. Secara teoritis, arus ini memang paling aman. Namun, pada hakikatnya arus ini tetap sebagai bentuk kebimbangan, “Mau menghentikan rantai penyebaran Covid-19 dengan work from home, tapi kok ekonomi malah terancam? Mau nggak mau terapkan formalitas protokol kesehatan”

Dilema Sektor Pendidikan

Bukan tidak mungkin, protokol kesehatan bisa diterapkan di lingkungan sekolah atau kampus. Hanya saja, sulit. Sebab sekolah dan kampus adalah sebuah bentuk nyata interaksi energik generasi muda dengan jiwa membaranya. Bagaimana dengan kampus new normal?

Jaga jarak tentu akan sering disepelekan. Cuci tangan akan sulit dibudayakan. Batuk, bersin, dan droplet ketika bicara bisa saja menyebabkan kecurigaan. Intinya: protokol kesehatan bisa diterapkan, hanya saja pembiasaannya akan sulit banget. “Lha kita 20 tahun hidup dengan biasa aja, tiba-tiba dipaksa untuk new normal,  pasti perlu waktu untuk menyesuaikan.”

Disamping itu: kalau pendidikan terus begini (online), maka yang terjadi adalah stagnasi intelektualitas formal. Pertanyaannya, apakah stagnasi intelektualitas formal ini berbahaya?

Tentu saja tidak masif berbahaya. Ibaratnya: daripada mengikuti perkuliahan dengan sistemnya yang nggak efektif,  mending cuti dahulu, untuk mencari alternatif pendidikan efektif lainnya atau kerja mengembangkat bakat interprener mereka.

Jadi sebenarnya, cukup pendidikan formal yang dilema. Sebab mereka adalah sebuah sektor (ada basic rupiah di sana). Ketika kita tidak setuju dengan keputusan dari pendidikan formal, maka sah-sah saja kalau cari alternatif pendidikan yang lebih efektif daripada pendidikan formal.

Kualitas Pendidikan Formal di New Normal

Kualitas pendidikan kampus new normal dengan sistem online, Sangat patut dipertanyakan! Lha offline aja terkadang tidak paham, apalagi online. Yang bertatap muka langsung aja, pahamnya lama, apalagi online. Yang ada malah ditinggal tidur ketika malas ngikuti pelajaran.

Himasalju (himpunan mahasiswa salah jurusan) bakalan tak punya output sama sekali ketika kuliah online di Kampus New Normal. Sebab, lha wong sudah salah jurusan, sistemnya malah online.

Pemerintah (dalam memberi kebijakan pendidikan formal) harus mempertimbangkan hal ini. Karena percuma, bila dipaksakan new normal, tapi entitas pembelajaran tidak dilaksanakan.

Logikanya: kalau pendidikan sains murni harus diimbangi dengan praktikum yang memadai, maka apa gunanya mengenyam pendidikan sains murni kalau tidak bisa praktikum. Mungkin teori bisa disampaikan lewat online (dengan taraf pemahaman yang turun), namun praktikum tidak. Apalagi praktikum sains.

Mau melaksanakan praktikum secara masif? Apa ya bisa? Mungkin bisa aja. Caranya: pengadaan laboratoriumnya yang lebih banyak. Kalau nggak gitu, ada lebih banyak sesi. Sesi praktikum bisa membengkak dua kali lipat tentunya. Anggaran pasti terbentur.

Kembali lagi dilema. Pengen praktikum dengan protokol new normal tapi anggaran kok nggak malah lebih?

Maka nggak mustahil, UKT bisa membengkak. Hal ini lebih dilema lagi. Dikala pandemi, UKT harusnya turun agar tidak memberatkan orangtua mahasiswa, tapi karena sistemnya lebih kompleks (Gara-gara protokol kesehatan), UKT harus mahal.

“Turunkan UKT!!”

Melihat kualitas pendidikan yang ambigu itu, mahasiswa ingin UKT diturunkan. Apakah hal ini adalah tindakan yang benar?

Mungkin saja benar, kalau mahasiswa tahu betul sistem keuangan kampus, bagaimana uang kampus berputar, dan transparansi semua sumber dana kampus (terlebih di UKT).

Jadi, ketika teriak, “Turunkan UKT” mahasiswa tidak hanya jadi pion (bidak) eksekutif mahasiswa kampus. Tapi benar-benar paham apa yang mereka teriakkan. Takutnya, ada beberapa eksekutif yang dititipi.

Benar, kampus negeri memang dapat subsidi dari pemerintah. Namun, meski demikian harus diketahui apa saja kebutuhan kampus sehingga UKT diberlakukan.

Teriakan mahasiswa seharusnya didasarkan pada data dan fakta, bukan keinginan tampil keren agar seolah-olah jiwa mahasiswa tumbuh kembali. Maka dari itu, perlu transparansi.

Pertanyaannya, apakah teriakan mahasiswa itu disebabkan “UKT dirasa mahal” atau “ketidak transparannya birokrasi kampus”?

Mungkin jawabannya adalah dua-duanya. UKT memang mahal (apalagi di kala pandemi) dan birokrasi kampus tidak transparansi dalam penggunaan dana.

Transparansi Kebijakan Keuangan

Transparansi kebijakan keuangan itu penting banget. Sebab seharusnya, kampus itu milik mahasiswa, bukan mahasiswa milik kampus. Bukan kampus yang menciptakan mahasiswa, tapi mahasiswa itulah yang menciptakan kampus.

Kalau dana dimainkan tanpa transparansi yang jelas, maka hal ini adalah kesalahan besar birokrasi kampus. Juga pun mahasiswa yang teriak tanpa tahu akar permasalahan, tentu juga salah.

Dengan kondisi yang seperti ini, harusnya subjek-subjek pendidikan sadar. “Kampus itu bukan sektor korporasi untuk mengeruk uang mahasiswa dan orangtuanya!”

Kalau kampus jadi sebuah korporasi, mungkin bisa saja mandiri. Akan tetapi juga akan terjadi sektor jual beli pendidikan (bisa saja legalitas ataupun lainnya).

Pandemi ini harusnya dijadikan momentum refleksi, “Kampus bukanlah ladang kekayaan untuk menguntungkan beberapa pihak, akan tetapi ujung tombak kemajuan renaisans gaya Indo di masa depan.”

Yang bisa disalahkan adalah mahasiswa yang teriak tapi nggak tahu akar permasalahan dan birokrasi yang main-main dengan uang mahasiswa.

Kenapa Tidak Bersinergi?

Coba saja: birokrasi kampus transparan, mahasiswa mengerti detail pengeluaran dan pemasukan kampus. Semua bakalan selesai. Akan saling mengerti dan memaklumi.

Tanpa harus demonstrasi ataupun pakai perlawanan. Kita di zaman modern, tak harus ikut plek dengan cara lama. Fisik itu memang perlu kalau sudah sangat terlalu.

Kenapa nggak saling bekerjasama. Mahasiswa butuh dosen, dosen butuh mahasiswa. Birokrasi juga banyak yang dari dosen. Jangan terlalu menjadikan pendidikan sebuah perusahaan untuk mengeruk kekayaan dan kejayaan pribadi.

Kalau dikira transparansi tidak bisa terjadi, maka pasti ada bajingan yang nggak mau pemasukan dan pengeluaran diketahui mahasiswa. Sehingga, segala bentuk penyelewengan dana bisa tetap berjalan.

Coba bayangkan, ketika sudah benar-benar transparan, clear pastinya. Kampus butuh berapa, untuk apa, cukup apa nggak? Dijadikan simpel dan semua tahu. Kita itu perlu sinergi kala pandemi, bukan saling menyalahkan dan mengoposisi. “Birokrasi harusnya cukup tahu diri.”

Pecuma juga sudah teriak-teriak, ternyata kebijakan kampus tetap tidak sesuai dengan ekspektasi mahasiswa. Lantas, mahasiswa mau gimana? Nggak kuliah lagi? Haha, nggak mungkin kayaknya.

Saya tahu dan sadar, sinergi dan kolaborasi hampir mustahil diaplikasikan. Mengingat besarnya sebuah kampus dan kompleksnya sektor pendidikan kampus. Tapi, seakan-akan saya merasakan masih ada yang main uang di kala kondisi seperti ini.

Kalau kampus uangnya murni pure dan mutlak dari pemerintah, mahasiswa nggak bakalan teriak, beneran! Masalahnya, uang yang dikelola ini adalah uang mahasiswa, jadi tidak boleh main-main. Tentunya mahasiswa punya hak dan bahkan wajib tahu, uang mereka dikemanakan setelah dibayarkan ke pihak rektorat.

Menyatukan Perspektif

Pentolan mahasiswa adalah penyalur aspirasi mahasiswa. Nggak mungkin puluhan ribu mahasiswa langsung menyerang rektorat untuk diskusi. Maka dari itu harus ada perwakilan. “Sila ke empat katanya.”

Caranya: ya diskusi. Mulai dari perorangan, kelompok mahasiswa, terus disalurkan ke perwakilan mahasiswa. Dari perwakilan mahasiswa itulah, birokrasi kampus berdiskusi.

“Hilangkan Formalitas musyawarah!” Seolah-oleh diskusi dibuat sangat tegang. Sehingga perwakilan mahasiswa terbawa suasana, harus formal. Luapan emosional dari ide-ide mahasiswa lainya pun tidak mutlak tersampaikan. Ketika agak emosional, nanti dikira nggak sopan. Padahal memang seperti itu kenyataannya!

Formalitas dalam musyawarah terkadang menimbulkan dominasi. Dominasi itu selalu ada pada birokrasi, sebab mereka yang nampak lebih tua dan seolah-olah lebih tahu. Padahal, harusnya semua sama. Kan musyawarahnya untuk kebaikan semua (mahasiswa dan birokrasi).

Dari diskusi itulah, timbul sebuah keputusan. Jadi, segala keputusan itu, bukan hanya dari pertimbangan rektorat saja. Akan tetapi sinergi dari penduduk kampus, yaitu mahasiswa.

Ingat kawan, “Kampus memakai uang kalian lho! Kalau semua keputusan berada di tangan birokrasi, salah! Keterlibatan mahasiswa itu harus lho! Nggak main-main. Soalnya ada K5, K6, K7, itu uang lho, bukan daun singkong!”

Katanya demokrasi, bukan monarki. Kanapa segala keputusan nampak terlihat menyepelekan kebutuhan mahasiswa? Oke. Mungkin saja yang demokrasi itu eksekutif mahasiswanya, birokrasi kampusnya tidak, hehe…

Kenapa saya bilang menyepelekan mahasiswa? Lha ketika keputusan diambil, mahasiswa banyak yang nolak kok. Logikanya: kalau mahasiswa ikut mengintervensi keputusan, mereka nggak bakalan menolak keputusan itu, lha mereka dilibatkan kok.

Bukan permasalahan “Kebijakan rektorat YANG secara formal dan legal adalah yang tertinggi, AKAN TETAPI ADA UANG MAHASISWA YANG DIPAKAI dalam pelaksanaan pendidikan di kampus. Rektorat harusnya menyadari itu! Itu uang haram lo, kalau mereka makan. Semua harus dikeluarkan dengan jelas dan untuk kepentingan pendidikan kampus.”

Semoga pendidikan dengan sistem kampus di era new normal bisa Berjalan dengan baik.

*Sekedar opini , perlu banyak yang diperbaiki. Niat membuka diskusi, bukan provokasi. Terimakasi...

Arya Hudaraja
Arya Hudaraja Aku tidak tahu apa-apa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *