Arya Hudaraja Aku tidak tahu apa-apa

RUU HIP: Bukti Kalau Kalian (Rakyat) Tak Berguna

4 min read

RUU HIP kontroversi, DPR RI, Komunisme,

RUU HIP (Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila) beberapa hari lalu sempat viral di jagat maya. Kontroversinya menyebabkan para ahli geram, banyak kejanggalan yang termuat dalam ‘rancangan’ itu.

Nah, disini saya ingin memberikan sedikit pendapat. Meski nampaknya sudah basi, namun tak jadi masalah. Saya akan mencoba tidak terlalu fokus pada permasalahan yang sudah selesai dibahas oleh para ahli.

Ingin saya diskusikan, menyampaikan logika sederhana yang ada di otak saya tentang kejadian pengajuan RUU HIP beberapa hari lalu.

Definisi RUU HIP, Agar Kalian Tahu

RUU HIP adalah Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila. Disusun dan diajukan ‘katanya’ dengan fungsi mengarahkan pembangunan politik nasional, riset ilmu pengetahuan, dan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional.

Ya, definisi formal yang termuatdi dalamnya memang keren. Tapi, undang-undang ini adalah bukti ketidakpekaan sebagaian dewan perwakilan rakyat yang buta prioritas. Lha wong sekarang itu musim Covid-19, kok ngajukan UU ini?

Jadi bikin mikir aneh-aneh aja. “Jangan-jangan, ini adalah aji-aji mumpung. Mumpung orang-orang sibuk mikirin pandemi, ajukan undang-undang yang nguntungin gue lah. Syukur kalau disepakati tanpa revisi, Wkwkw…”

Coba saja, kalau tak ada orang-orang cerdas berbudi luhur di luar sana. Pasti sudah sah tu undang-undang. Kalau sudah sah, pasti bakalan kacau. Sebab undang-undang ini terlalu liar ngatur banyak sektor yang sudah diatur oleh undang-undang dasar. Crash Constitution.

Rakyat itu Nggak Berguna

Kata kompas, undang-undang ini dibentuk oleh DPR-RI. DPR, ‘katanya sih’ dewan perwakilan rakyat. Apakah benar mewakili rakyat?

Sekarang itu pandemi Covid-19, rakyat butuh keamanan dan kenyamanan dari musibah ini. Sebagai perwakilan, kenapa kok DPR Republik Indonesia terlalu out the box ngajuin undang-undang yang belum nyambung dengan kondisi masyarakat?

Anehnya lagi, banyak masyarakat yang menolak undang-undang ini. Kalau dewan perwakilan rakyat mengusulkan undang-undang yang ditolak banyak rakyat, lantas mereka mewakili siapa?

Mewakili ambisi mereka dan golongan mereka sendiri lah, apa lagi? Hehe, sorry bercanda.

Seharusnya nih, DPR itu berpikir bagaimana cara menyejahterakan rakyat di tengah pandemi Covid-19. Sebab banyak PHK dimana-mana. Cari uang semakin susah, apalagi untuk pekerja sektor luar yang mengharuskan kontak fisik.

Susahnya rakyat ini yang harus mereka pikirkan sebenarnya. Bukan malah ngajuin undang-undang yang sebenarnya nggak perlu ada. Kenapa kok nggak perlu ada?

74 Tahun Merdeka Tanpa UU Ini

Ya jelas nggak perlu ada. Sebab selama ini (dari merdeka sampai sekarang), Indonesia tetap berideologi demokrasi pancasila. Semua asas berbangsa dan bernegara tetap berjalan sesuai koridor. Makar nggak sering terjadi, perpecahan juga jarang tu yang sampai parah. Semua terselesaikan dengan perdamaian.

Ideologi Indonesia, sekarang nggak sedang apa-apa. Apalagi kita semua tahu, ideologi itu teoritis jangka panjang. Pengaruhnya besar, tapi tidak aplikatif di lapangan.

Melihat kondisi masyarakat yang sangat realistis, undang-undang ini nggak jelas fungsinya apa. Terlalu teoristik di kondisi masyarakat yang simpelistik.

Lapangan sosial itu sedang butuh kebijakan ekonomi yang pro-rakyat. Bukan instrumen yang memiliki paradoksal substansial. Ingat, ideologi kita tidak sedang berlobang besar, tak perlu ditambal dengan rumitnya konstitusi. Prioritaskan yang lebih urgent dulu dong…

RUU HIP Kok Gini Amat?

Teks dan konteks dari undang-undang ini belum sepenuhnya bisa diterima logika. Pertama, dari kata haluan.

Haluan (dalam konteks ini) adalah arah, tujuan, pedoman. Lho kok, mau menciptakan undang-undang yang mengarahkan pancasila?

Bukannya pancasila itu sumber dari segala sumber hukum, “Logika berpikir saya kacau, ketika ada asas fundamental diatur oleh undang-undang yang dia lahirkan sendiri.”

Peraturan apapun, harus mengacu ke pancasila. Titik, telak, final! Pancasila itu sebagai jalan, pembatas, dan dasar dari semua pergerakan. Kalau ada undang-undang yang hendak memberikan haluan pada pancasila, kok aneh?

Pancasila menciptakan pengaturnya sendiri. Analogi kacau, ketika tuhan menciptakan manusia yang bisa mengatur kehendak-Nya. Tuhan itu yang tertinggi, kalau ada manusia yang bisa mengaturnya, ya bukan tuhan itu namanya, tapi budak.

Bukan Haluan tapi Halu Beneran! Penguat Ideologi tapi…

Kalau mau nguatin pancasila, caranya bukan buat undang-undang kek gini dong! Harus lihat situasi. Realistis aja, mana ada masyarakat se-awam saya yang mau baca 46 halaman tulisan kecil-kecil yang memuat bab dan pasal berkalimat panjang? Nggak bakal!

Masyarakat awam itu lebih suka yang ikonik. Berbau-bau infotainment, viral, dan entertainment. Mending pendidikan pancasila, dimasukkan dalam acara-acara itu. Dijamin, ideologi pancasila pasti bakalan lebih membumi 2 kali lipat di Indonesia.

Masyarakat tak butuh instrumen pengatur yang pada dasarnya mbuang-mbuang duwit rakyat. Masyarakat itu butuh kesejahteraan, panutan, dan kenyamanan sosial. Cukup!

Parahnya, di dalam RUU HIP ini adalah istilah trisila dan ekasila. Pertanyaannya adalah, kalau mau menguatkan pancasila, kenapa harus ada istilah itu?

Istilah yang malah bikin orang-orang mikir, “Lho ternyata ada sila-sila lain ya? Berarti pancasila itu apa? Jangan-jangan ini adalah sebuah konspirasi Pakde Wahyudi”

Rata-rata masyarakat ini tekstual bro, nggak ada waktu lebih untuk berpikir substansial tentang pergulatan sejarah, momentum, dan tafsir Pancasila. Hidup itu sudah susah, cara kerja susah, kok malah disuruh mikir dalem-dalem. Anak istri makan apa nanti?

Kalau mau menguatkan pancasila, ya sudah fokus ke pancasila. Nggak usah pakai kristalisasi atau apalah itu istilah baru yang bikin rakyat tambah bingung.

RUU HIP Memuat Khalifaisme: Lho!

Ok, ini yang lebih parah. Di dalam UU itu muncul kata khalifaisme. Istilah darimana lagi ini? Semua kok dikasih isme untuk menciptakan kesan kalau ini adalah sebuah ideologi.

“Sistem khalifah dilarang di Indonesia!” Maksud Undang-undang ini gitu kan?

Saya kasih tahu ya, saya ngaji kitab fiqh paling rendah, belajar agama islam di madrasah, kata khilafah itu pasti muncul. Pasti! Bahkan sebelum Indonesia lahir, kata khilafah itu ada sebagai ajaran tentang sistem pemerintahan islam.

Mana saya terima kalau khilafah dikesankan buruk seperti ini. Ini ajaran islam lho. Saya nggak mendukung ormas atau partai yang bercita-cita membumikan khilafah. Namun ini adalah tentang sebuah ajaran keislaman. Tak bisa asyik-asyik dikriminalkan.

Kapan sih, umat islam buat rusuh sampai geger se-Indonesia? Saya tanya beneran.

Kalau komunisme, leninisme, atau masxisme, itu sudah jelas bakal mencabang ke partai komunis indonesia (PKI) yang telah menuai sejarah kelam di masa lalu. Jelas! Nggak ada yang menyangkal.

Tapi khilafah? Mana ada orang islam Indonesia yang mau rusuh, konflik, dan bertumpah darah untuk egois memaksakan orang lain agar memakai sistem pemerintahan ini. Nggak ada.

Muslim itu berjuang secara dinamis, adaptif, dan sesuai dengan konstitusi yang ada. Jadi, nggak usah dong pakai mereduksi khilafah gitu. Itu ajaran islam lho. Umat islam harus paham juga, ini ajaran mereka.

Kalau kata ini dikonotasikan jelek, terus siapa yang mau belajar bab khilafah? Kalau khilafah jadi kalimat yang berkonotasi buruk, otomatis islam terkesan buruk juga. Lha wong ajarannya dikesankan buruk, apalagi agamanya?

Ini undang-undang kok malah jadi mengacaukan perdamaian Indonesia? Yang nyusun nampaknya lupa sejarah. Katanya presiden pertamanya Sukarno, lha kok lupa dengan sejarah?

BPIP itu Buat Apa?

Saya nggak menyalahkan siapapun. Kan sudah ada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dibayar mahal lagi! Dua kali lipat dari gaji presiden ‘katanya’.

Kalau sudah ada badan pembinaan ideologi pancasila, ya saya rasa sudah cukup. Badan ini dibayar untuk buat program-program pembinaan untuk generasi. Dengan gaji yang besar, saya harapkan kerjanya itu lebih realistis.

Minimal, masyarakat tahu gitu lho! Wong saya tanya ke temen-temen mahasiswa, banyak dari mereka yang nggak ngerti sama sekali BPIP itu apa. Tapi gajinya besar. Ini terlihat aneh banget. Gaji besar, tapi kok nggak tampak ngapa-ngapain? Ya mbok sosialisasi gitu lho.

Wahai pemerintah! Janganlah buat badan, undang-undang, dan program yang berpotensi mengeruk kekayaan bangsa dan negara, tapi fungsinya tidak urgent atau malah nggak penting.

***

Ini bukan maksud menyalahkan pemerintah atau DPR. Saya sudah capek lihat orang-orang saling serang di media sosial. Rakyat vs rakyat (buzzer). Ya, nampak banget kekuasaan money merenggut idealisme semua orang.

Saya hanya orang awam yang bodoh. Ingin berdiskusi bertukar pendapat, bukan ingin memaki gara-gara tak sependapat.

Arya Hudaraja
Arya Hudaraja Aku tidak tahu apa-apa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *